Komitmen KKP Sespimma Angkatan 75 Dukung Program Prioritas Swasembada Pangan

Bacanesia.com,BANDUNG-Sebagai bentuk komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung Swasembada Pangan yang merupakan proram prioriras Nasional kini semakin diperkuat melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Mengap tidak, perihal tersebut dapat dibuktikan melalui komitmen korps Bhayangkara sebagai cermin dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026.

Kelompok Kerja (Pokjar) V berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini kemudian berlangsung di Aula Soejoed, Kota Bandung dengan menggagas tema “Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.”

Hal ini difokuskan pada pembahasan yang diarahkan pada optimalisasi kerja sama dalam meningkatkan produktivitas jagung sebagai komoditas strategis yang menopang sektor pangan, pakan, dan energi.

Perwakilan peserta Sespimma, Komisaris Besar (Kombes) Pol Tommy menegaskan, keterlibatan Polri dalam sektor pangan bukan sekadar fungsi tambahan, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional.

“Pengawasan distribusi pangan menjadi aspek vital, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial,”kata Kombes Pol Tommy.

Seraya menilai, bahwa diskusi yang dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD) ini menyoroti pentingnya integrasi.

Serta peran antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan pangan.

“Polri dinilai memiliki posisi krusial dalam mengawasi rantai distribusi jagung agar tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi distorsi pasar,”terangnya.

Kombes Pol Tommy menyebut, tantangan utama sektor pangan saat ini bukan hanya produksi, tetapi juga efisiensi dan keadilan distribusi.

“Produksi bisa meningkat, tetapi tanpa distribusi yang terjaga, ketahanan pangan tetap rentan. Di sinilah sinergi dengan Polri menjadi penting,”imbuhnya.

Sembari menambahkan, FGD juga menggarisbawahi perlunya penguatan kerja sama lintas sektoral, termasuk dalam integrasi rantai pasok dan dukungan pembiayaan.

“Akses modal dari perbankan maupun pelaku usaha lokal dinilai menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas jagung di tingkat petani,”jelasnya.

Sejumlah peserta menilai pendekatan kolaboratif ini dapat menjadi model nasional dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, mulai dari fluktuasi harga hingga gangguan distribusi.

Diskusi yang dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD) ini menyoroti pentingnya integrasi peran antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan pangan.

Polri dinilai memiliki posisi krusial dalam mengawasi rantai distribusi jagung agar tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi distorsi pasar.

Kegiatan yang diikuti 25 peserta didik Sespimma Polri ini berlangsung aman dan tertib. Melalui KKP ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional.(*)