Headline

IFAS Kritik Proyek Bundaran dan RTH Rp 1,23 Miliar, 

Bacanesia.com Arman Rasid
IFAS menyoroti proyek pembangunan bundaran dan RTH di Halmahera Timur, Maluku Utara, Selasa (17/11/2026) ist.

BACANESIA.COM,HALTIM-Institute Faifiye Spasial (IFAS) Halmahera Timur, Maluku Utara melontarkan kritik tajam terkait proyek pembangunan bundaran dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Jembatan Rakyat, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba yang menelan anggaran sebesar Rp1.230.000.000.

Ketua IFAS Halmahera Timur, Ismit Abas Hatari, mempertanyakan dasar instrumen serta urgensi dari pelaksanaan dua proyek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Halmahera Timur. Pasalnya, perencanaan pembangunan fisik di kawasan strategis harus berlandaskan pada dokumen tata ruang yang jelas.

“Bahwa alokasi anggaran miliaran rupiah untuk bundaran dan RTH tersebut tidak mencerminkan skala prioritas pembangunan daerah,”kata Ismit, Selasa (17/11/2026).

Ia mendesak Dishub agar dapat membuka dokumen rencana induk (master plan) proyek tersebut guna memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur zonasi peruntukan lahan.

Ismit menduga pihak dinas terkait berpotensi mengabaikan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalam mengeksekusi proyek di kawasan Jembatan Rakyat setempat.

Menyoroti kondisi di sejumlah desa dan kecamatan lain di Halmahera Timur hingga kini masih sangat membutuhkan sentuhan pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Atas dasar itu, program yang dijalankan Dinas Perhubungan dinilai tidak menyentuh kebutuhan riil dan minim dampak langsung bagi warga,”ujarnya.

Dalam pernyataannya, Ketua IFAS Halmahera Timur menuding Dishub gagal menerjemahkan visi dan misi kepemimpinan Bupati Ubaid Yakub dan Wakil Bupati Anjas Taher ke dalam program kerja yang di tuangkan dalam dokumen RPJMD.

“Ketidaksinkronan antara perencanaan teknis dinas dengan kebutuhan mendesak di lapangan dianggap sebagai bentuk lemahnya kajian sebelum penganggaran dilakukan,”katanya.

Menutup pernyataannya, Ismit turut meminta DPRD Halmahera Timur, khususnya Komisi III agar dapat memperketat fungsi pengawasan dan penganggaran.

“Komisi III seharusnya bersikap lebih jeli saat melakukan pembahasan bersama mitra kerja dengan mempertanyakan dasar hukum, serta asas manfaat dari pembangunan bundaran dan RTH tersebut bagi masyarakat luas sebelum menyetujui kegiatan dan anggarannya,”tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini