Bupati Haltim Soroti Pemerataan Guru dan Pengelolaan Dana BOS

Bacanesia.com,HALTIM-Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Ubaid Yakub menyoroti skema pemerataan guru hingga pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui agenda silaturahmi bersama kepala sekolah tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kecamatan Wasile.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Wasile, Desa Cemara Jaya, pada Selasa (6/10) dihadiri langsung Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub, para asisten dan Kepala Dinas Pendidikan Djamal Esa, Sekretaris Dinas Pendidikan Iksan Rogayang, serta seluruh kepala sekolah se-Kecamatan Wasile.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ubaid Yakub mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing satuan pendidikan.

Ubaid mengatakan, salah satu persoalan yang masih terjadi di sejumlah sekolah adalah pemerataan tenaga guru. Bahkan terdapat sekolah yang masih kekurangan guru, sementara sekolah lainnya justru mengalami kelebihan tenaga pendidik.

“Hampir di semua sekolah ada. Ada sekolah yang kekurangan guru dan ada juga sekolah yang kelebihan guru,” ujar Ubaid saat di temui wartawan, Rabu (7/10/2026).  

Ia menegaskan, Dinas Pendidikan Halmahera Timur harus segera melakukan pemetaan terhadap ketersediaan guru di seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP.

“Supaya terdeteksi guru mata pelajaran yang ganda di satu sekolah, tetapi di sekolah lain justru kurang,”katanya.

Selain persoalan pemerataan guru, Ubaid juga menyoroti nasib guru honorer yang hingga kini masih menghadapi persoalan pembayaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menjelaskan, guru honorer di Halmahera Timur terbagi menjadi dua kelompok, yakni guru honorer yang pembayarannya bersumber dari pemerintah daerah dan guru honorer yang dibiayai melalui pemerintah desa.

“Saya secara manusiawi tidak akan merumahkan atau memberhentikan mereka secara permanen. Saya bersama Dinas Pendidikan masih mencari skema lain,”ungkapnya.

Menurut Ubaid, salah satu skema yang sedang diupayakan adalah melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah lingkar tambang agar dapat bersinergi dengan Pemkab Halmahera Timur dalam mendukung keberlangsungan tenaga guru honorer.

“Alhamdulillah sudah ada yang bersedia, yang pertama PT NKA dan PT Antam. PT SDA belum, namun memiliki komitmen yang sama,”terangnya.

Meski demikian, Ubaid menyebut dukungan perusahaan tersebut masih menghadapi kendala karena baru dapat menyasar sekolah-sekolah yang berada di wilayah lingkar tambang.

Selain persoalan tenaga guru, ia menyoroti pengelolaan BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun, pengelolaan dana BOS dari sisi administrasi masih perlu diperbaiki.

“Kendalanya yang dihadapi teman-teman di lapangan adalah kemampuan operator dalam pengelolaan dana BOS. Maka saya punya kebijakan, Tim BOS di kabupaten tidak boleh hanya menunggu Tim BOS sekolah. Mereka harus langsung turun memantau kekurangan yang ada,” tandasnya.(*)