Reses 3 Desa, DPRD Haltim Minta Pemerintah Kaji Ulang Jalur Hauling PT AJP Menuju Jetty
Bacanesia.com,HALTIM-Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Muhammad Ramdhan Hi. Murid meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pertambangan mengkaji kembali jalur hauling menuju jetty PT AJP di Desa Loleba, kecamatan Wasile Selatan.
Permintaan tersebut disampaikan Ramdhan setelah menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses.
Menurut Ramdhan, keberadaan jalur hauling tersebut dipersoalkan warga karena melintasi jalan umum, berada di dekat jembatan dan tikungan, serta berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, dan permukiman warga.
“Ini perlu dikaji kembali oleh DLH dan Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara karena menyangkut keselamatan pengguna jalan dan masyarakat,”katanya, Senin (28/9/2026).
Selain persoalan jalur hauling, warga juga mengeluhkan proses pembebasan lahan yang disebut telah berlangsung sekitar satu tahun namun belum diselesaikan.
Ramdhan juga meminta PT AJP segera menuntaskan persoalan ganti rugi lahan tersebut. Ia juga mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan Forkopimda untuk membantu memfasilitasi penyelesaiannya.
Keluhan lain disampaikan nelayan Desa Loleba.Ramdhan juga menambahkan, para nelayan mengaku kesulitan menjaring ikan karena adanya tongkang yang disebut terparkir di sepanjang pesisir pantai.
Warga juga mempersoalkan aktivitas pencucian kendaraan operasional PT AJP, termasuk dump truck dan light vehicle, di Sungai Loleba. Ramdhan meminta aktivitas tersebut dihentikan.
Selain itu, dalam kegiatan reses di Desa Nanas belum lama ini, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan, di antaranya bantuan untuk rumah ibadah, khususnya gereja, serta jaring ikan bagi nelayan.
Adapun dalam reses di Desa Cemara Jaya, warga mengeluhkan keterbatasan ketersediaan air bersih. Sumber air yang digunakan masyarakat saat ini memiliki volume terbatas sehingga diperlukan pipa intake untuk memindahkan titik pengambilan air ke sumber yang berjarak sekitar dua kilometer.
Ia mengatakan kondisi cuaca yang panas turut membuat persoalan ketersediaan air bersih semakin dirasakan masyarakat.
“Saya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BWS. Tadi saya sudah koordinasi dengan BWS dan mereka siap mengawal sampai ke kementerian untuk bantuan pipa intake,”ucapnya.
Seraya menambahkan, akan mengupayakan agar persoalan air bersih tersebut segera mendapatkan solusi, mengingat air merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Rangkaian reses di tiga desa tersebut merupakan bagian dari penjaringan aspirasi masyarakat yang akan ditindaklanjuti. Melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur,”tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan