Semaindo Kritik Lewat Hardiknas, Sahrir Jamsin: THR PPPK Tak Cair, Bukti Kegagalan Pemda Halbar

Bacanesia.com,HALBAR-Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara diklaim menjadi simbol kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar tenaga pendidik.

Pasalnya, hingga awal Mei, tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk guru, masih belum juga dicairkan oleh Pemda Halmahera Barat.

Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat (Semaindo) DKI Jakarta, Sahrir Jamsin melontarkan kritik keras seraya menyebut kondisi saat ini menujukan tidak mempunya Pemda Halmahera Barat dalam mengelola keuangan serta rendahnya komitmen di sektor pendidikan.

“Hari Pendidikan seharusnya menjadi momen penghormatan bagi guru. Tapi di Halmahera Barat, ini justru menjadi hari pembuktian bahwa pemerintah gagal total. Hak dasar guru saja tidak mampu dipenuhi,”tegas Sahrir, Sabtu (2/5/2026).

Ia menilai keterlambatan pembayaran THR PPPK bukan lagi sebuah ditoleransi sebagai persoalan teknis, melainkan sudah masuk kategori kelalaian serius yang mencederai rasa keadilan para tenaga pendidik.

“Ini bukan sekadar terlambat. Ini bentuk pengabaian. Guru dipaksa bekerja dalam ketidakpastian, sementara pemerintah terkesan abai dan tidak punya sense of crisis,”ujarnya.

Sahrir juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai sedang dalam situasi tidak sehat. Ia menduga adanya kesalahan dalam mengurus anggaran yang berdampak langsung pada ketidakmampuan pemerintah membayar kewajiban kepada aparatur, termasuk PPPK.

“Kalau THR saja tidak bisa dibayar, berarti ada yang salah secara fundamental dalam pengelolaan anggaran. Ini alarm keras bahwa Halmahera Barat sedang tidak baik-baik saja,”terangnya.

Seraya menyebut bahwa pemerintah daerah gagal menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Padahal kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kesejahteraan tenaga pendidik.

“Jangan bicara peningkatan kualitas pendidikan kalau guru diperlakukan seperti ini. Ini kemunafikan kebijakan,”ucapnya.

Semaindo mendesak Pemda Halmahera Barat untuk segera mencairkan THR PPPK tanpa dalih apa pun, serta membuka secara transparan kondisi keuangan daerah kepada publik.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, kami akan mendorong langkah-langkah aksi sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan ini. Pemerintah tidak boleh terus bersembunyi di balik alasan klasik,”tandasnya.

Hari Pendidikan Nasional tahun ini pun menjadi pengingat pahit bahwa di balik slogan dan seremoni, masih ada ketidakadilan yang nyata dirasakan oleh para guru di daerah. Di Halmahera Barat, pendidikan belum benar-benar dimuliakan ia justru sedang diabaikan.(*)