BREAKING NEWS: Diduga Gaji Terlambat Seluruh Panwascam Undur Diri, Nasib Pilkada Halmahera Tengah Tunda?

BN, HALTENG -Seluruh Panwascam di Halmahera Tengah, Maluku Utara lakukan pengancaman mogok kerja, hal itu dilakukan karena diduga gaji mereka selalu terlambat.

Tak hanya itu, adapun anggaran operasional panwaslu kecamatan dinilai tidak sesuai dengan beban kerja selama tahapan Pilkada di Halmahera Tengah.

Hal itu disampaikan secara bersama oleh sejumlah ketua panwascam di Halmahera Tengah kepada awak media, pada Jumat,(6/9/2024).

Salah satunya Ketua Panwas Kecamatan Patani Utara, Fajri mengakui gaji panwascam selama satu bulan belum terbayar beserta anggaran operasional dua bulan.

“Gaji satu bulan dan operasional dua bulan belum terbayar, keterlambatan gaji ini bukan kali pertama,”ungkapnya.

Sementara anggota panwascam Patani, Alikhan menambahkan terkait anggaran operasinoal panwaslu kecamatan juga terlalu kecil, jika dibandingkan tahapan yang harus diawasi selama Pilkada.

“Anggaran perjalanan dinas selama tahapan pilkada di RAB kecamatan saja terhitung hanya 6 kali, sementara ada banyak tahapan yang harus di awasi,”ujarnya.

“Bahkah mulai dari pencoklitan, tahapan kampanye hingga pungut hitung,”kata Alikhan.

Hal yang sama sampaikan Ketua Panwas Kecamatan Weda Selatan, Takdir Talib bahwa anggaran dana hibah untuk Bawaslu Halmahera Tengah sendiri berjumlah 9 miliar, namun sampai pencairan tahap ke dua, hingga saat ini perjalanan dinas Panwaslu Desa (PKD) tidak dimuat dalam RAB tahap kedua.

“Kami dan Panwaslu Desa telah mengawasi dari tahapan pembentukan Pentarlih/PPDP sampai pencoklitan selsai hampir 2 bulan lebih. Namun anggaran perjadin panwas desa tidak ada dalam item RAB yang sudah cair di tahap pertama dan kedua ini”, Papar Takdir, Ketua panwas Weda Selatan.

Sementara ketua panwascam kecamatan Pulau Gebe, Abdul Hayat menegaskan kepada ketua Bawaslu Halmahera Tengah untuk membahas dan melakukan revisi terkait RAB panwaslu kecamatan se-Halmahera Tengah.

“Kami meminta kepada Bawaslu Halmahera Tengah agar membahas dan melakukan revisi terkait RAB panwaslu kecamatan se-halmahera tengah,”tegasnya.

“Sukses dan tidaknya pengawasan pilkada Halmahera Tengah tahun 2024, semua tergatung pada kami di Panwaslu Kecamatan dan Desa.”

“Jika Bawaslu Halmahera Tengah tidak merevisi anggaran oprasonal ini, kami Panwascam Se-Halmahera Tengah akan melakukan mogok kerja,” tandasnya(*).