Gerakan Pemuda Merah Putih Apresiasi Gubernur Sherly Laos yang Mendorong Infrastruktur Malut ke Komisi V DPR RI 

Penulis: Moh. Adim Rajak

Koordinator Umum Gerakan Pemuda Merah Putih 

Bacanesia.com,MALUT-Langkah Gubernur Sherly Laos yang telah menyampaikan secara lugas tantangan geografis yang dihadapi Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan data terbaru Sistem Informasi Pulau Badan Informasi Geospasial (Sipulau-Big) tahun 2024, Maluku Utara tercatat memiliki total 975 pulau yang telah memiliki nama.

Dengan sekitar 975 pulau tersebut Maluku Utara masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang riil lebih merata dan berkeadilan untuk memperluas akses pertumbuhan ekonomi baru disetiap daerah. Dihadapan komisi V DPR RI dan Instansi terkait, dengan melibatkan beberapa kepala daerah yang ada di Maluku Utara. Gubernur kemudian melihat bahwa konektivitas antarpulau masih terbatas.

Jalan, jembatan, dan akses transportasi belum merata sampai kepelosok pulau. Ini menjadi fokus episentrum infrastruktur yang tentunya berefek pada kemajuan ekonomi daerah, sehingga kemudian harus terus didorong secara progres oleh pemerintah Provinsi yang sudah semestinya mendapat dukungan dari berbagai Stakeholder yang berkepentingan untuk memajukan daerah ini.

Artinya bahwa dihadapan Komisi V DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan “Konektivitas antarpulau masih terbatas. Jalan, jembatan, dan akses transportasi belum merata. Ini menjadi fokus yang terus kami dorong.”

Secara lengkap tantangan geografis yang dihadapi Maluku Utara secara serius selama ini belum terpecahkan secara serius, yang itu kemudian dapat menghambat laju pertumbuhan akses ekonomi dengan ratusan pulau. Sehingga Maluku Utara masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan disetiap kabupaten dan kota.

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara, Rabu (22/4/2026), tak sekadar menjadi forum diskusi. Pertemuan ini menjelma menjadi panggung kolaborasi yang sangat diharapkan selama ini antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendorong laju percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Bertempat di Ballroom Bela Hotel Ternate, isu konektivitas antarpulau menjadi fokus utama bukan lagi sekadar keluhan, tetapi agenda bersama yang siap ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Untuk memperkuat gambaran tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menampilkan video kondisi riil dilapangan yang akan menjadi referensi dalam paradigma implementasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tayangan itu memperlihatkan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, termasuk problem distribusi

Hasil perikanan dan pertanian yang tersendat selama ini disetiap wilayah kabupaten kota di Maluku Utara, hingga potensi ekonomi yang belum tergarap optimal karena keterbatasan akses infrastruktur darat dan laut yang belum memadai dapat teratasi dengan keseriusan alokasi anggaran infrastruktur yang diserap lewat komisi V DPR RI tersebut dapat dieksekusi oleh pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Maluku Utara,

Dampaknya juga terasa langsung oleh masyarakat. Nelayan dan petani kopra, misalnya, masih menghadapi hambatan serius dalam mendistribusikan atau memasarkan hasil produksi masyarakat dipusat-pusat market yang tersedia secara memadai.

Tak berhenti pada diskusi, DPR RI langsung mendorong langkah konkret mengusulkan rapat lanjutan bersama Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara berjalan efektif dan terarah secara Sustainable.

Komitmen itu diperkuat dengan dorongan alokasi anggaran tahun 2026 melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan pembangunan irigasi skala kecil.

“Kita ingin program yang langsung dirasakan masyarakat. DPR RI akan terus mengawal agar kebutuhan daerah bisa terealisasi,” Kata Irene Ketua Tim Komisi V DPR RI.

Kunjungan ini menjadi sebuah penegasan dan komitmen bahwa kemudian sinergi pusat dan daerah tidak hanya terbangun diatas meja rapat pertemuan, tetapi diarahkan pada sebuah aksi nyata yang riil dilapangan demi mempercepat ketertinggalan infrastruktur pembangunan daerah.

Artinya bahwa bahwa hal ini diharapkan menjadi pendekatan pembangunan yang memastikan keterlibatan dan manfaat bagi masyarakat, berfokus pada perubahan kemajuan infrastruktur daerah serta aksesibilitas layanan masyarakat Maluku Utara itu sendiri.

Menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang dirasakan semua wilayah dengan Melibatkan semua komponen bangsa dalam perencanaan hingga implementasi pembangunannya. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan infrastruktur wilayah yang selama ini jalan ditempat serta Meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru.

Maluku Utara kini tidak berjalan sendiri namun didukung oleh stekholder elemen pemerintah pusat yang kemudian semakin terkonsolidasi. Membuka jalan bagi konektivitas yang lebih masif dan diharapkan membantu akses pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara.(*)