3 Hari Aksi di PT JAS AMBRUK Desak Pemda Haltim Turun Tangan, Ancam Aksi Mogok Makan 

Bacanesia.com,‎HALTIM-Koordinator Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak (AMBRUK) Desa Fayaul, Kecamatan Wasile Selatan, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Daerah Halmahera Timur, Maluku Utara.

Pasalnya, Pemda Halmahera Timur dinilai belum memiliki bukti nyata terkait keberpihakan kepada warga yang terdampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas jetty PT Jaya Abadi Semesta (PT JAS).

‎Koordinator AMBRUK Julfian Wahab menegaskan bahwa perjuangan warga telah berlangsung selama 153 hari. Namun hingga kini belum ada respons yang jelas dan bertanggung jawab dari pihak perusahaan maupun langkah tegas dari Pemda Halmahera Timur.

‎”Sudah 156 hari kami bersuara. Tapi yang kami hadapi hanya diam baik dari perusahaan maupun pemerintah. Sementara masyarakat terus menanggung kerugian,”tegasnya, Sabtu (25/4/2026).

Julfian menjelaskan, sedikitnya 59 pembudidaya rumput laut di Desa Fayaul kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan lingkungan pesisir yang diduga kuat dipicu oleh aktivitas jetty perusahaan.

Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, namun sudah menyentuh aspek dasar kehidupan warga setempat.

‎”Laut yang selama ini menjadi sumber hidup kami sudah tidak lagi bisa diandalkan. Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi soal keberlangsungan hidup,”ujarnya.

‎Sebagai bentuk protes, warga telah melakukan pemboikotan aktivitas PT JAS selama 3 hari. Aksi tersebut dilakukan sebagai peringatan atas sikap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan cenderung mengabaikan tuntutan warga.

Dengan kekecewaan masa aksi hingga mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Halmahera Timur untuk segera turun langsung ke lokasi jetty PT JAS untuk melihat kondisi di lapangan dan mengambil langkah tegas.

‎”Kami tidak butuh janji. Kami butuh kehadiran dan tindakan nyata. Pemerintah harus berdiri bersama rakyat, bukan diam melihat kami kehilangan sumber hidup,”terangnya.

Seraya menambahkan, jika pemerintah daerah tetap tidak merespons dalam waktu dekat, warga akan mengambil langkah lanjutan yang lebih ekstrem.

‎”Jika pemerintah tidak hadir, kami akan melakukan aksi mogok makan. Ini bukan sekadar aksi, tapi simbol bahwa ketika mata pencaharian hilang, maka sumber makanan pun ikut hilang,”tegasnya.

‎Sikap diam pemerintah dalam situasi ini dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakhadiran negara di tengah krisis yang dialami warga pesisir.

‎”Kalau pemerintah tidak datang, maka jelas negara tidak hadir untuk rakyatnya,”tandasnya.(*)