Lewati ke konten
Scroll ke bawah
Headline

AMDAL Belum Disahkan, Ketua DPRD Haltim Minta PT FHT Hentikan Sementara

20 November 2026 15:23 WIB
Sikap tegas Ketua DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Idrus E Maneke, Jumat (20/11/2026) Bacanesia.com.

BACANESIA.COM,HALTIM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur,Maluku Utara, Idrus E Maneke, menyoroti aktivitas pembangunan penambahan kawasan yang dilakukan oleh PT Feni Halmahera Timur (FHT).

Perusahaan tersebut dinilai melanggar ketentuan karena tetap menjalankan konstruksi fisik sebelum dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) resmi ditetapkan.

Idrus mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, proses AMDAL untuk perluasan kawasan tersebut baru sebatas tahap pembahasan dan konsultasi publik, namun belum memiliki pengesahan resmi.

“Ternyata proses AMDAL untuk penambahan kawasan yang saat ini sedang dibangun memang sudah dibahas, tetapi belum ditetapkan. PT Feni Halmahera Timur nakal juga, seharusnya mereka menunggu sampai ada pengesahan atau penetapan AMDAL itu. Konsultasi publik memang sudah, namun informasinya sampai saat ini belum ada penetapan,” ujar Idrus Jumat (20/112026).

Menurutnya, persoalan izin lingkungan ini juga menjadi salah satu poin utama yang disuarakan dalam tuntutan Aliansi Pemuda Buli. Aktivitas pembangunan yang dilakukan perusahaan dinilai sangat berisiko karena berlokasi dekat dengan permukiman warga serta fasilitas pendidikan.

“Ini keliru dari pihak Feni. Masa AMDAL belum selesai sudah membangun? Ini jelas bertentangan dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami mendesak PT Feni menahan diri dan menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu penetapan AMDAL,” tegasnya.

Seraya menambahkan,Idrus meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui instansi teknis terkait untuk segera turun meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas proyek tersebut untuk sementara waktu. Langkah tegas dinilai mendesak karena dampak pembangunan mulai dirasakan langsung oleh dunia pendidikan di sekitar lokasi.

“Pemerintah daerah melalui instansi teknis harus meninjau langsung dan menghentikan aktivitasnya sambil menunggu proses AMDAL disetujui. Sudah dikeluhkan bahwa siswa SLTP Satu Atap (Satap) mulai merasakan dampak dari aktivitas pembangunan Feni karena lokasinya yang dekat dengan fasilitas sekolah,”tandasnya.(*)

Berita Terkait

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *