GCP Malut Soroti Data TKA Hanya 7 Perusahaan yang Tercatat, Anton Ilyas: Ada Puluhan Tambang di Haltim

Bacanesia.com,HALTIM-Gerakan Cinta Prabowo (GCP) Maluku Utara menyoroti pengawasan Disnakertrans terkait laporan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Halmahera Timur sepanjang 2025.

Berdasarkan data yang diperoleh Disnakertrans tercatat sebanyak 72 orang dari 7 perusahaan tambang sebagai TKA.

Ketua Bidang Organisasi GCP Maluku Utara, Anton Ilyas meragukan data yang diperoleh Disnakertrans. Karena dari 54 perusahan hanya 7 perusahaan yang memiliki TKA, Minggu (11/1/2026).

“Dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di Halmahera Timur, mengapa hanya 7 perusahaan yang diketahui mempekerjakan TKA, kami menduga ada sejumlah perusahan lainnya yang belum melaporkan jumlah TKA yang dipekerjakan,”ujarnya.

Sementara pada saat peresmian pembangunan mega proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Tanjung Buli, Halmahera Timur, pada Juni 2025, melalui konsorsium Antam-IBC-CBL terlihat begitu banyak Warga Negar Asing (WNA).

“Laporan resmi oleh pihak perusahan ke Disnaketrans Halmahera Timur sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 72 orang TKA. Kami menyarankan agar Disnaker lebih tegas dalam pengawasan data TKA,”katanya.

Meskipun data tersebut merupakan akumulasi dari laporan rutin yang wajib disampaikan oleh perusahaan pengguna TKA. Namun diharapkan dinas terkait dapat memantau langsung di lapangan.

Dari 7 perusahaan yang mempekerjakan TKA, mereka diantaranya sebagai berikut.

PT Feni.

PT Power China Internasional.

PT Bahana Selaras Abadi.

PT ATA.

PT Alam Raya Abadi

PT Arumba.

PT Five Star Indonesia.

Lanjut Anton menyatakan, apabila pengawas ketat dilakukan oleh Disnakertrans Halmahera Timur dipastikan data TKA dari perusahaan melebihi dari laporan yang diterima pemerintah daerah.

“Jika benar-benar melakukan pendataan tenaga kerja asing sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Kami memprediksi data TKA akan melebihi dari data yang diperoleh saat ini.”

“Dengan harapan pemerintah daerah harus lebih produktif dalam mengawasi data TKA dari seluruh perusahaan tambang yang bekerja di Halmahera Timur,”tandasnya.(*)