PDPM Sentil Bupati Haltim Lakukan Penyegaran, Julfikram Idris: Pelantikan Bukan Euforia Kemenangan Politik

Bacanesia.com,HALTIM-Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara sentil kebijakan Bupati Ubaid Yakub melakukan penyegaran jabatan pada 12 Januari 2026 sebagai amanah pelayanan publik.

Perihal tersebut disampaikan Ketua PDPM Halmahera Timur, Julfikram Hi. Idris, bahwa momentum pelantikan tidak boleh dijadikan simbol perpanjangan euforia kemenangan politik.

Julfikram mengatakan, Pemuda Muhammadiyah memandang birokrasi sebagai instrumen amal shalih dalam ruang kebijakan publik, Selasa (13/01/2026).

“Karena itu, setiap jabatan bukanlah hak yang dirayakan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada rakyat dan nilai-nilai keadilan,”jelasnya.

Penyegaran birokrasi tidak boleh direduksi menjadi perayaan kemenangan politik yang dikemas sebagai pelantikan pejabat.

“Birokrasi adalah instrumen pelayanan rakyat, bukan hadiah bagi loyalitas politik,”katanya.

Seraya menambahkan, apabila sebuah jabatan birokrasi dipahami sebagai simbol kedekatan politik, maka birokrasi kehilangan ruh pengabdiannya.

“Dalam pandangan Muhammadiyah, kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan, dan kewenangan tanpa integritas adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,”tegasnya.

Mengingat, bahwa prinsip amar ma’ruf nahi munkar mewajibkan warga dan elemen persyarikatan untuk menegur kekuasaan ketika menyimpang dari nilai kemaslahatan.

“Kritik terhadap pelantikan pejabat bukanlah sikap anti pemerintah, melainkan ikhtiar menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur kebaikan,”ucapnya.

“Jika penyegaran birokrasi hanya menghasilkan perubahan kursi, bukan perubahan cara melayani, maka yang dipertontonkan bukan reformasi, melainkan rutinitas kekuasaan,”lanjutnya.

Sehingga Pemuda Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah sebagai bagian dari dakwah sosial dan kebangsaan.

“Karena kekuasaan yang tidak melayani rakyat adalah kekuasaan yang kehilangan legitimasi moral, dan birokrasi yang lupa pada amanah akan selalu berhadapan dengan suara kebenaran,”tandasnya.(*)