KPK Dukung Visi Berantas Korupsi Pemerintah Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran

BN, JAKARTA – Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

KPK menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi.

Hal tersebut tercermin dalam visi dan Prabowo-Gibran yang menegaskan tekad untuk mendorong reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta perang terhadap korupsi dan narkoba.

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu dari 17 program prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan politik yang lebih independen dan transparan.

Menurutnya, langkah tersebut penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Nawawi juga berharap agar reformasi hukum yang dijanjikan oleh pemerintah dapat diwujudkan, terutama untuk memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

“KPK siap berkolaborasi secara erat dalam upaya pencegahan melalui edukasi antikorupsi, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik. Kami berkomitmen menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam pemberantasan korupsi,” kata Nawawi dalam pernyataan tertulis, Kamis (17/10).

Selain itu, Nawawi menegaskan bahwa menjaga independensi KPK dan lembaga hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi adalah prioritas utama, dilansir oleh IndoBisnis.co.id, Sabtu (19/10/2024).

Dirinya enilai bahwa penegakan hukum yang bebas dari intervensi merupakan kunci menjaga profesionalitas dan integritas lembaga.

“Independensi lembaga penegak hukum sangat penting agar penegakan hukum dapat berlangsung secara adil dan transparan,” tegasnya.

Dalam pemerintahan baru ini, Nawawi juga menyebutkan bahwa KPK mendukung upaya pemerintah untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, langkah ini akan membantu memastikan sumber daya publik dikelola dengan baik dan terbebas dari tindak pidana korupsi.

Tidak hanya itu, KPK mendukung inisiatif pemerintah dalam mengendalikan korupsi di Sistem Logistik Nasional, yang mencakup sektor-sektor strategis seperti perhubungan, perdagangan, dan kelautan.

Menurut Nawawi, integrasi sektor-sektor tersebut akan meningkatkan kemudahan berusaha sekaligus menekan biaya produksi dan pengelolaan sumber daya publik.

“KPK berkomitmen untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan seimbang, baik melalui penindakan untuk menghilangkan keuntungan pada pelaku, maupun pemulihan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Terakhir, Nawawi menyebutkan bahwa penguatan regulasi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam akselerasi pemberantasan korupsi, terutama melalui pengesahan RUU Perampasan Aset dan perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara KPK dan pemerintah adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi,”pungkasnya.(*)