Aksi Protes Aliansi Pemuda Maba Boikot PT FHT, Layangkan 18 Tuntutan
BACANESIA.COM,HALTIM-Aliansi Pemuda Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, bersama sejumlah organisasi kepemudaan melakukan aksi pemboikotan aktivitas di depan Pos Wato-Wato PT Feni Haltim (FHT).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pihak perusahaan karena sejumlah tuntutan yang telah disampaikan aliansi dinilai belum diakomodir oleh manajemen PT FHT.
Koordinator Lapangan (Korlap), M. Jen H. Adam, mengatakan aksi demonstrasi dimulai sejak pagi hari dan dilanjutkan dengan pertemuan atau hearing bersama pihak perusahaan. Namun, karena hasil pertemuan belum memberikan jawaban sesuai tuntutan massa, aksi pemboikotan tetap dilanjutkan hingga sore hari.
“Karena tidak sesuai dengan tuntutan massa aksi, maka kami melakukan pemboikotan sampai sore nanti. Apabila tuntutan kami hari ini tidak diakomodir PT FHT, kami akan melakukan pemboikotan lanjutan,” tegas M. Jen Senin (16/11/2026).
Dalam dokumen tuntutan yang disampaikan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah, aliansi mendesak PT FHT segera meninjau kembali dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait perluasan kawasan industri Buli.
Selain itu, massa meminta pergantian Manajer CSR PT FHT dan Supervisor Humas, Subarwan Sakoy dan Ruslan. Mereka juga menyoroti transparansi pengelolaan dana bagi hasil serta alokasi anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) atau Community Development (Comdev) bagi masyarakat Kecamatan Maba.
Sedikitnya terdapat 18 poin tuntutan yang diajukan aliansi. Berbagai persoalan yang disoroti mencakup peluang usaha bagi pelaku usaha lokal, krisis air bersih, penanganan sampah, hingga kebijakan perekrutan tenaga kerja yang mengutamakan masyarakat setempat.
Aliansi juga meminta kepastian terhadap pekerja yang sebelumnya dimutasi ke bagian geomin agar dapat kembali bekerja di pabrik. Termasuk meminta klarifikasi atas dugaan intervensi oknum pegawai Human Capital (HC) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Tak hanya itu, mereka mendesak transparansi dana CSR perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Maba, percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Buli, serta penanganan dugaan pelanggaran ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh mitra kerja perusahaan.
Tuntutan lainnya menyangkut percepatan penyelesaian dokumen Road Map Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), termasuk desakan pengalokasian anggaran TJSL sebesar Rp50 miliar setiap tahun.
Massa juga meminta dukungan anggaran bagi lembaga adat Suku Buli, bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan serta petani, hingga perbaikan mekanisme pengelolaan bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
M. Jen menjelaskan, tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada PT FHT, tetapi juga telah disampaikan kepada Antam Group, termasuk PT Sumberdaya Arindo (SDA) dan PT Nusa Karya Arindo (NKA).
Menurutnya, sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Antam Group, SDA, dan NKA telah diakomodir. Namun, PT FHT disebut belum memberikan respons yang sesuai terhadap tuntutan yang diajukan aliansi.
Dalam dokumen tuntutan tersebut, aliansi turut memberikan peringatan tegas kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Mereka mengancam akan menghentikan sementara aktivitas operasional perusahaan apabila tuntutan yang disampaikan tidak direalisasikan.
Sementara kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, aliansi mengancam akan menghentikan sementara pelayanan di kantor desa dan kantor kecamatan apabila dukungan kebijakan yang diminta tidak dilaksanakan.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT FHT belum memberikan keterangan resmi terkait 18 tuntutan aliansi maupun hasil pertemuan atau hearing yang berlangsung pada Senin tersebut.(*)

Tinggalkan Balasan