HIPMI-HALTIM Jakarta Aksi di Kantor Pusat PDI-P Desak Evaluasi Kader Jadi Direktur Tambang di Malut

Bacanesia.com,JAKARTA-Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur Jakarta (HIPMI-HALTIM Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta di depan kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan.

Aksi yang dikoordinatori oleh Bunari merupakan bentuk protes dan desakan terbuka terhadap dugaan keterlibatan Shanty Alda Natalia.

Ia merupakan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Tengah, dalam aktivitas tiga perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Maluku Utara, Kamis (5/3/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan untuk segera mengevaluasi Shanty Alda Natalia sebagai kader partai dan anggota DPR RI.

Kedua, mendesak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk memeriksa Shanty Alda Natalia, berdasarkan informasi yang dihimpun HANTAM Malut tercatat sebagai Direktur di tiga perusahaan tambang nikel.

Tiga perusahaan tambang tersebut beroperasi di wilayah Maluku Utara.

PT Aneka Niaga Prima di Pulau Fau, Halmahera Tengah

PT Smart Marsindo di Pulau Gebe, Halmahera Tengah

PT Arumba Jaya Perkasa di Halmahera Timur

Ketiga, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanggil dan mengevaluasi ketiga perusahaan tersebut karena diduga tidak memiliki legalitas hukum atau perizinan yang jelas.

Koordinator aksi, Bonari, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bukan semata persoalan politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat di Maluku Utara.

“Kami tidak ingin pulau-pulau kecil di Maluku Utara menjadi korban eksploitasi tanpa pengawasan dan tanggung jawab hukum yang jelas. Jika benar ada dugaan keterlibatan pejabat publik dalam struktur perusahaan tambang bermasalah, maka ini harus diperiksa secara transparan,”tegasnya.

Massa aksi juga menyoroti aktivitas pertambangan di wilayah pulau kecil seperti Pulau Fau dan Pulau Gebe yang dinilai rentan secara ekologis dan berdampak langsung terhadap masyarakat pesisir.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan diwarnai pembacaan pernyataan sikap serta penyerahan tuntutan secara terbuka. HIPMI-HALTIM Jakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional, dan mendorong aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk bertindak adil dan transparan.

“Aksi hari ini adalah peringatan bahwa mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat, dan menjaga ruang hidup Maluku Utara dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,”tandasnya.(*)