SEMAINDO Kritik, Desak Prabowo Evaluasi Bahlil Soal Lelang WKP Telaga Ranu Di Halbar 

Bacanesia.com,HALBAR-Menjadi sorotan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia kembali menuai kritik. Sorotan ini datang dari Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO) terkait penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara

Berdasarkan penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026. Namun SEMAINDO menilai kebijakan itu menunjukkan ketidakpekaan Menteri ESDM terhadap kondisi sosial di Halmahera Barat hingga saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana alam.

Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, mengatakan langkah Menteri Bahlil mencerminkan pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada investasi, namun mengabaikan keadilan sosial dan pemulihan daerah terdampak, Minggu (18/01/2026).

“Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, ESDM terlihat lebih sibuk membuka karpet merah bagi investor dibanding memastikan rakyat di daerah terdampak bencana benar-benar pulih,”ujarnya.

Sahrir menyatakan SEMAINDO menilai proses lelang WKP Telaga Ranu dilakukan secara tergesa-gesa tanpa konsultasi publik yang bermakna. Pasalnya, kawasan tersebut tak hanya memiliki nilai ekonomi, namun menyangkut ekosistem, sumber air, serta ruang hidup masyarakat Halmahera Barat.

Seraya menambahkan, kebijakan ini menunjukkan kegagalan Menteri ESDM dalam membaca konteks sosial di daerah. Alih-alih menunda dan membuka dialog, kementerian justru memaksakan agenda eksploitasi sumber daya alam di tengah kondisi darurat sosial.

“Jika ini disebut energi transisi, maka transisi siapa yang diutamakan, rakyat tidak pernah dilibatkan. Ini bukan energi bersih, tapi kebijakan kotor secara etis,”tegasnya.

Ia menyebut, masyarakat Halmahera Barat tidak anti investasi dan tidak menolak energi terbarukan. Namun, menolak model pembangunan versi Menteri Bahlil yang dinilai mengorbankan daerah pinggiran demi kepentingan korporasi.

Atas dasar itu, SEMAINDO mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera mengevaluasi kebijakan Menteri ESDM dan memerintahkan penangguhan seluruh proses eksplorasi WKP Telaga Ranu, hingga pemulihan Halmahera Barat dilakukan secara objektif dan partisipatif.

“Pembangunan yang dipaksakan di atas luka rakyat hanya akan melahirkan konflik baru. Ini menjadi tanggung jawab politik Menteri ESDM,”tandasnya.(*)